Dua Tahun Asta Cita, Jutaan Umat Rasakan Manfaat Program Kemenag

SPEDISIA-JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mencatat jutaan penerima manfaat dari berbagai program sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulai bantuan pendidikan, tunjangan guru, pemenuhan gizi siswa dan santri, hingga pemberdayaan ekonomi umat, program tersebut menjadi bagian dari kontribusi Kemenag dalam mewujudkan Asta Cita.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, program-program tersebut mendukung empat agenda Asta Cita yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenag, yakni Asta Cita ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-8.

“Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut, jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo, yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers capaian dua tahun Asta Cita, Senin (19/10/2026).

Sektor pendidikan menjadi salah satu bidang dengan jangkauan penerima manfaat terbesar. Sepanjang 2025–2026, Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 5.216.294 siswa madrasah serta sekolah pendidikan Kristen, Katolik, dan Hindu. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp4,07 triliun.

Pada jenjang perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjangkau 289.255 mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dengan nilai bantuan Rp3,032 triliun. Sementara itu, Beasiswa Indonesia Bangkit hasil kerja sama Kemenag dan LPDP menjangkau 3.659 penerima pada 2024–2025 dengan nilai Rp1,377 triliun.

“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” tegas Nasaruddin.

Penguatan pendidikan keagamaan juga menyasar umat Khonghucu melalui pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung.

Di sisi lain, kesejahteraan pendidik diperkuat melalui penyaluran tunjangan profesi. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, serta Buddha menerima tunjangan senilai Rp19,148 triliun.

Pada 2026, jumlah penerima tercatat mencapai 671.704 guru dengan alokasi anggaran Rp25,996 triliun.

6,3 Juta Siswa dan Santri Terjangkau MBG
Pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan siswa serta santri menjadi perhatian lain Kemenag. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 6.335.217 siswa dan santri tercatat telah terjangkau. Adapun program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjangkau 3.209.783 siswa dan santri.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, pemenuhan gizi dan layanan kesehatan merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas.

“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya,” kata Syafi’i.

Dia menegaskan, perluasan MBG di lingkungan pesantren harus diikuti pendataan santri yang akurat, distribusi tepat sasaran, serta pengawasan kualitas makanan. Pesantren juga diharapkan terlibat lebih aktif dalam ekosistem program tersebut.

Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya berhenti pada pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi pesantren.

“Pesantren yang kuat harus ditopang oleh santri yang sehat, berkualitas, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh,” tegasnya.

Ditjen Pesantren Perkuat Tiga Fungsi
Syafi’i menilai, berbagai kebijakan selama dua tahun terakhir mencerminkan perhatian Presiden Prabowo terhadap kehidupan umat beragama. Salah satunya melalui penguatan kelembagaan dan penataan urusan keagamaan agar penanganannya lebih terfokus.

“Saya ingin mengajak kita melihat bahwa itulah keseriusan Presiden dalam memberikan perhatian terhadap umat beragama,” ujarnya.

Menurut dia, penguatan kelembagaan bukan sekadar perubahan struktur pemerintahan. Langkah tersebut harus memastikan setiap urusan strategis mendapat perhatian dan penanganan yang optimal.

Salah satu wujudnya adalah pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kemenag. Kehadiran direktorat tersebut diharapkan memperkuat tiga fungsi utama pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Penguatan Ditjen Pesantren bukan sekadar penambahan struktur di Kementerian Agama. Yang ingin kita perkuat adalah ekosistem pesantren dan manfaatnya bagi umat,” kata Syafi’i.

Dia menambahkan, ruang pengabdian Kemenag mencakup peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, pendidikan, pengembangan pesantren, hingga pelayanan kepada umat. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pemerintahan Prabowo.

Dana Zakat dan Wakaf Tembus Triliunan Rupiah
Di bidang pemberdayaan ekonomi umat, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan, penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,698 triliun. Data yang dipaparkan juga mencatat 149,954 juta penerima manfaat.

Sementara itu, aset wakaf uang mencapai Rp4,7 triliun dan menjangkau 750 ribu penerima manfaat. Pemanfaatannya antara lain melalui beasiswa pendidikan dan inkubasi wakaf produktif.

“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Kamaruddin.

Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi berbasis Kantor Urusan Agama (KUA), serta pengembangan 25 Kota Wakaf.

Program pemberdayaan berbasis KUA menjangkau 2.141 penerima manfaat sepanjang 2025–2026. Selain itu, pengelolaan dana umat turut dilakukan melalui berbagai lembaga keagamaan, meliputi Rp6,16 miliar melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa (Kristen), Rp3,17 miliar melalui Badan Dharma Dana Nasional (Hindu), dan Rp11 miliar melalui Dana Paramita (Buddha).

“Harapannya, masyarakat tidak hanya terbantu hari ini, tetapi juga semakin berdaya untuk masa depan,” lanjutnya.

Pada aspek kerukunan, Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 sebesar 76,77.

Bakom Apresiasi Peran Kemenag
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengapresiasi kontribusi Kemenag dalam mendorong agama menjadi kekuatan yang berdampak bagi masyarakat. Dia menyoroti tiga aspek, yakni penguatan persatuan nasional, pembangunan integritas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Syahganda, nilai-nilai agama memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

“Dari Bakom, kami sangat mengapresiasi tiga hal yang saya catat tadi. Pertama, Bapak Menteri Agama dan jajarannya telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional,” ujarnya.

Dia juga menilai agama dapat menjadi landasan untuk membangun integritas dan mendorong masyarakat menjauhi perilaku koruptif.

“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” ungkapnya.

Syahganda menambahkan, penguatan nilai-nilai agama dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga perilaku bersih dan menjauhi korupsi.

“Saya lihat tadi bagaimana agama itu bisa meyakinkan orang-orang untuk menjadi orang yang bersih dari korupsi,” tuturnya.

Aspek ketiga yang disoroti adalah kontribusi Kemenag dalam meningkatkan kualitas manusia. Program beasiswa dan pembelajaran jarak jauh, menurut dia, menjadi contoh upaya pengembangan sumber daya manusia melalui sektor keagamaan.

“Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan manusia dan sumber daya manusia, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain,” ujarnya.

Syahganda menegaskan, penyampaian capaian dua tahun Asta Cita merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kepada masyarakat.

“Penyampaian keberhasilan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan dan keterbukaan informasi publik,” tegasnya.

Dia menjelaskan, pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi mengenai program dan hasil kerja kepada masyarakat karena pelaksanaannya menggunakan anggaran negara, termasuk yang bersumber dari pajak.

Penyampaian capaian tersebut dilakukan melalui berbagai saluran, mulai pertemuan langsung dengan wartawan, siaran pers, hingga pemberitaan media massa.

Selain menyampaikan hasil kerja, forum tersebut juga menjadi ruang bagi media untuk memberikan masukan mengenai pelaksanaan program pemerintah. Syahganda berharap media dapat menyampaikan keluhan masyarakat dan berbagai persoalan yang masih membutuhkan penanganan, termasuk terkait layanan Kemenag.Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” katanya.(***)