Opini: Hizbullah dan Hizbusy-Syaithan: Ketika Partai Politik Mengklaim Surga

Oleh: Baharuddin Hafid

(Akademisi Universitas Megarezky Makassar)

Di republik yang religius seperti Indonesia, agama selalu punya kursi istimewa dalam politik. Ia tidak sekadar menjadi inspirasi moral, tetapi sering kali menjadi alat legitimasi. Di tahun-tahun politik, bahasa langit turun ke baliho. Ayat menjadi slogan. Tuhan nyaris menjadi juru kampanye.

Di titik inilah istilah Al-Qur’an tentang Hizbullah dan Hizbusy-Syaithan kembali relevan—dan sekaligus berbahaya—jika disalahpahami.

Al-Qur’an menyebut:

“Mereka itulah golongan setan (ḥizbu al-syayṭān)… golongan setan itulah orang-orang yang merugi.” (QS. Al-Mujadilah: 19)

“…Mereka itulah golongan Allah (ḥizbu Allāh)… golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Mujadilah: 22)

Pertanyaannya: apakah ayat ini bisa diterjemahkan menjadi dikotomi partai Islam versus partai non-Islam? Apakah yang satu otomatis barisan Tuhan, dan yang lain barisan setan?

Jawaban yang jujur: tidak sesederhana itu.

Hizb dalam Tafsir Klasik: Soal Loyalitas, Bukan Logo

Dalam tafsir Ibn Kathir dan Al-Tabari, hizb dimaknai sebagai kelompok berdasarkan loyalitas nilai (wala’). Ukurannya bukan simbol, bukan nama, bukan atribut formal, tetapi orientasi batin dan tindakan nyata.

Hizbullah adalah mereka yang setia pada kebenaran dan keadilan.

Hizbusy-Syaithan adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu dan memusuhi nilai ilahi.

Tidak ada pembahasan tentang partai politik. Tidak ada legitimasi institusional. Tidak ada mandat bahwa satu organisasi boleh mengklaim diri sebagai representasi eksklusif Tuhan.

Artinya: kategori Qur’ani itu moral-spiritual, bukan administratif-elektoral.

Problem Politik Kontemporer: Tuhan Dijadikan Identitas

Di era demokrasi modern, partai berbasis agama sering merasa memiliki kedekatan simbolik dengan Hizbullah. Sementara partai yang tidak menggunakan simbol agama mudah dicurigai sebagai “kurang Islami” atau bahkan “anti nilai ilahi”.

Padahal sejarah politik membuktikan sesuatu yang pahit:

Korupsi tidak mengenal ideologi.

Penyalahgunaan kekuasaan tidak mengenal warna partai.

Kemerosotan moral tidak tunduk pada platform religius.

Di sinilah paradoks itu tampak telanjang: simbol Tuhan bisa hadir bersamaan dengan praktik yang jauh dari nilai ketuhanan.

Al-Qur’an bahkan telah mengingatkan dalam QS. Ar-Rum: 32:

“Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.”

Ayat ini seperti sindiran abadi terhadap fanatisme politik. Setiap partai merasa paling benar. Setiap kelompok merasa paling lurus. Padahal ukuran kebenaran dalam Al-Qur’an bukan klaim, tetapi konsistensi pada keadilan.

Siapa Sebenarnya Hizbusy-Syaithan?

Jika kita membaca ayat secara etis, Hizbusy-Syaithan bukanlah partai tertentu. Ia adalah setiap kekuatan—individu maupun kolektif—yang:

Menghalalkan segala cara demi kekuasaan

Memanipulasi agama untuk elektabilitas

Menjual sentimen identitas demi suara

Mengorbankan kepentingan publik demi oligarki

Dengan ukuran ini, kategori tersebut bisa menembus semua partai, semua ideologi, bahkan semua individu.

Pertarungan Qur’ani bukan antara “partai agama” versus “partai sekuler”. Pertarungan itu ada dalam setiap keputusan politik: apakah ia berpihak pada keadilan atau pada kepentingan sempit?

Bahaya Klaim Monopoli Tuhan

Yang paling berbahaya dalam politik adalah ketika satu kelompok merasa memiliki sertifikat surgawi. Ketika Tuhan direduksi menjadi identitas partai, maka kritik dianggap penistaan, oposisi dianggap permusuhan terhadap agama.

Padahal dalam Islam, bahkan Nabi tidak pernah mendirikan partai dengan klaim eksklusif keilahian. Yang beliau bangun adalah komunitas nilai—berbasis amanah, keadilan, dan tanggung jawab publik.

Ketika partai mengklaim diri sebagai representasi mutlak Hizbullah, ia sedang bermain di wilayah yang sangat sakral. Dan sejarah menunjukkan, sakralisasi kekuasaan sering kali berakhir pada otoritarianisme moral.

Politik Indonesia: Ujian Etika, Bukan Ujian Simbol

Indonesia hari ini tidak kekurangan partai. Yang kita kekurangan adalah keteladanan etis.

Jika ukuran Hizbullah adalah keberpihakan pada yang lemah, transparansi, dan integritas, maka pertanyaannya menjadi sangat konkret:

Apakah kebijakan berpihak pada rakyat kecil?

Apakah elite menolak politik uang?

Apakah kekuasaan dijalankan sebagai amanah, bukan proyek pribadi?

Jika jawabannya tidak, maka label religius tidak menyelamatkan apa pun.

Penutup: Pertarungan Itu Ada di Dalam Diri

Mungkin kita terlalu sibuk menilai partai mana yang lebih dekat dengan Tuhan, padahal Al-Qur’an sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar: orientasi batin dan praksis moral.

Hizbullah dan Hizbusy-Syaithan bukan sekadar kategori teologis. Ia adalah cermin etika.

Dan dalam politik modern, pertarungan itu bukan pertama-tama terjadi di gedung parlemen, melainkan di hati para politisi—dan juga di hati kita sebagai pemilih.

Karena bisa jadi, yang paling berbahaya bukanlah partai tanpa simbol agama.

Tetapi partai yang fasih menyebut nama Tuhan, namun gagap menjalankan nilai-Nya.

Di situlah politik berubah dari ladang pengabdian menjadi arena ironi.