SPEDISIA-REMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan budaya kerja berintegritas di sektor publik dan jasa keuangan. Bertepatan dengan momen Hari Kartini, OJK mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat pahlawan emansipasi tersebut, khususnya dalam membangun sikap independen dan berani melawan praktik fraud (kecurangan).

Pesan itu ditekankan oleh Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena dalam Inspiring Talkshow bertajuk ”Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas”. Acara tersebut digelar di Pendopo Museum R.A. Kartini, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin (20/4).

Menurut Sophia, perempuan memiliki peran strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil, terutama menyangkut isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

”Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Namun pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, di mana sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” ungkap Sophia.

Sophia menambahkan, perempuan adalah fondasi utama dalam mencetak generasi berintegritas. Peran fundamental ini dimulai dari lingkungan keluarga sebagai pendidik pertama, menjadi role model di kehidupan sosial, hingga bertindak sebagai pengelola ekonomi rumah tangga.

Lebih jauh, kiprah perempuan dinilai sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini. Yakni, Asta Cita keempat terkait penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Fondasi Kepercayaan Publik

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini yang hadir secara daring turut menggarisbawahi pentingnya integritas. Menurut dia, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

”Tanpa integritas, kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi. Dan tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan sulit menjalankan perannya secara efektif,” tegas Rini.

Rini mengapresiasi inisiatif OJK yang konsisten membangun budaya integritas melalui berbagai langkah konkret. Di antaranya, kampanye Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP).

Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih mengingatkan bahwa perempuan masih menghadapi diskriminasi, stereotip gender, hingga hambatan struktural untuk mencapai posisi strategis di ruang publik.

”Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” kata Amurwani.

Komitmen Berantas Fraud

Talkshow yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh 220 peserta luring dan sekitar 4.500 peserta daring. Mereka berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR/DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, aparat penegak hukum, hingga mahasiswa. Acara ini juga dimeriahkan dengan pemutaran video ”Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia” dari sejumlah tokoh nasional.

Melalui forum ini, OJK kembali menegaskan komitmen tata kelola bersih. Langkah nyata yang telah dilakukan meliputi sertifikasi SMAP di seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi yang ketat, serta sinergi pencetakan penyuluh antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ke depan, OJK mendorong pekerja perempuan di sektor jasa keuangan agar aktif memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS). Fasilitas ini disediakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, demi mewujudkan ekosistem keuangan nasional yang sehat, inklusif, dan tepercaya.(***)#OJK
***