Opini: Tan Malaka: “Bapak Republik” dan Lenin dari Timur

Oleh: Baharuddin Hafid

Sejarah Indonesia kerap ditulis dengan garis lurus yang rapi: proklamasi 1945, peran elite nasionalis, lalu konsolidasi negara. Dalam narasi besar itu, Tan Malaka sering muncul sebagai catatan kaki—tokoh kiri, radikal, pengembara ideologis. Padahal, jika sejarah dibaca secara lebih jujur dan berlapis, Tan Malaka justru layak disebut sebagai salah satu arsitek konseptual Republik, bahkan oleh sebagian sejarawan dijuluki sebagai “Lenin dari Timur”.

Julukan itu bukan romantisme ideologis, melainkan refleksi atas posisi Tan Malaka sebagai pemikir revolusioner yang menyatukan teori, praksis, dan visi negara merdeka jauh sebelum Republik benar-benar lahir.

Republik yang Dipikirkan Sebelum Diproklamasikan

Pada 1925, dua dekade sebelum 17 Agustus 1945, Tan Malaka menulis Naar de Republiek Indonesia. Dalam teks ini, ia tidak hanya menyerukan kemerdekaan, tetapi secara tegas menyebut bentuk negara: republik. Di tengah iklim kolonial Hindia Belanda, gagasan ini adalah tindakan politik yang sangat radikal. Banyak tokoh pergerakan kala itu masih berbicara dalam bahasa kompromi—otonomi, dominion, atau kerajaan konstitusional—sementara Tan Malaka telah melampaui zamannya.

Republik, bagi Tan, bukan sekadar bentuk negara, melainkan pernyataan filosofis tentang kedaulatan rakyat. Ia memahami bahwa kemerdekaan tanpa perubahan struktur kekuasaan hanya akan melahirkan elite baru dengan wajah lama. Di titik inilah Tan Malaka berdiri sebagai pemikir negara, bukan sekadar aktivis perlawanan.

Lenin dari Timur: Analogi yang Bermakna

Menyebut Tan Malaka sebagai “Lenin dari Timur” tidak berarti menyamakan konteks Rusia dan Indonesia secara mentah. Analogi ini bekerja pada level peran historis dan watak intelektual. Keduanya adalah pemikir revolusioner yang hidup dalam pengasingan, menulis karya ideologis penting, dan memandang massa rakyat sebagai subjek utama sejarah.

Namun Tan Malaka memiliki keunikan tersendiri. Ia tidak menyalin Marxisme Eropa secara dogmatis. Dalam Madilog, Tan justru berupaya membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu mistisisme, feodalisme, dan irasionalitas berpikir. Proyek Tan bukan hanya pembebasan politik, tetapi juga emansipasi intelektual. Revolusi, baginya, adalah kerja akal sehat.

Jika Lenin berhadapan dengan Tsarisme, Tan Malaka menghadapi kolonialisme sekaligus mentalitas terjajah. Di sinilah letak kedalaman dan kesulitan proyek historisnya.

Nasionalisme yang Berdaulat

Membaca Tan Malaka semata sebagai tokoh komunis adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Nasionalismenya justru tegas dan berdaulat. Ia berulang kali mengkritik garis Komintern ketika dinilai mengabaikan kepentingan kemerdekaan Indonesia. Tan menolak menjadikan perjuangan nasional sebagai satelit kepentingan ideologi global.

Nasionalisme Tan Malaka bukan nasionalisme sempit atau emosional. Ia bersifat rasional, berbasis analisis ekonomi-politik, dan berpijak pada kesadaran sejarah. Inilah nasionalisme yang tidak alergi terhadap dunia, tetapi juga tidak tunduk padanya.

Tragika Seorang Bapak Republik.

Ironi sejarah Indonesia mencapai titik paling telanjang justru setelah Republik berdiri. Tan Malaka—pemikir yang paling awal dan paling tegas menyebut “Republik Indonesia”—tidak gugur di tangan kolonial, melainkan dieksekusi oleh sesama anak bangsa pada 1949, tanpa proses hukum, tanpa pengadilan, dan tanpa pertanggungjawaban moral yang jelas hingga hari ini.

Peristiwa ini bukan sekadar tragedi personal, melainkan cermin watak negara yang lahir dalam situasi darurat: negara yang terburu-buru mengklaim persatuan, tetapi gagap menghadapi perbedaan pikiran. Republik menerima jasa Tan Malaka sebagai ide, tetapi menolak Tan Malaka sebagai subjek politik. Dalam bahasa yang lebih keras, negara menikmati hasil pikirannya, namun menyingkirkan orangnya.

Lebih problematis lagi, pasca-revolusi, sejarah resmi justru menormalisasi penghapusan ini. Tan Malaka diakui sebagai Pahlawan Nasional pada 1963, tetapi pengakuan itu bersifat simbolik, hampir steril dari keberanian intelektual. Gagasan-gagasannya jarang diajarkan, kritik-kritiknya dihindari, dan posisinya dalam sejarah pergerakan nasional tetap dipinggirkan. Kita merayakan Tan Malaka sebagai monumen, bukan sebagai ancaman intelektual.

Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi mengapa Tan Malaka dibunuh, melainkan mengapa republik yang ia impikan terus merasa tidak nyaman dengan warisan pemikirannya. Barangkali karena Tan Malaka mengingatkan bahwa republik sejati menuntut lebih dari sekadar kedaulatan formal: ia menuntut rasionalitas publik, keberanian berbeda, dan kesetiaan pada kebenaran—bahkan ketika kebenaran itu tidak sejalan dengan kekuasaan.

Membaca Ulang Tan Malaka

Menyebut Tan Malaka sebagai “Bapak Republik” bukanlah klaim tunggal, melainkan ajakan untuk membaca ulang sejarah secara lebih adil. Republik Indonesia lahir bukan dari satu malam proklamasi, melainkan dari pergulatan ide panjang. Dan Tan Malaka adalah salah satu pemikir paling awal, paling konsisten, dan paling berani dalam memperjuangkan republik sebagai cita-cita politik.

Dalam situasi Indonesia hari ini—ketika demokrasi kerap kehilangan arah ideologis—membaca Tan Malaka bukan nostalgia sejarah, melainkan kebutuhan intelektual. Ia mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati selalu menuntut keberanian berpikir.

Penulis/Akademisi Universitas Megarezky Makassa